Peringatan Turis: Vape Dilarang di Vietnam, Denda Maksimal Rp 1,3 Juta Menanti

Sejak awal tahun 2024, Vietnam secara efektif melarang seluruh produk rokok elektrik dan vape, dengan turis asing yang kedapatan melanggar aturan ini menghadapi denda yang signifikan hingga VND 3 juta atau sekitar Rp 1,3 juta. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk mengatasi meningkatnya kekhawatiran kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, dan menempatkan Vietnam sejajar dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya yang telah menerapkan larangan serupa.

Pemerintah Vietnam telah secara konsisten mengemukakan kekhawatiran serius mengenai dampak kesehatan dari rokok elektrik dan vape, yang seringkali dipasarkan dengan klaim sebagai alternatif yang lebih aman daripada rokok konvensional. Data dari Kementerian Kesehatan Vietnam pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja, dengan sekitar 8% siswa sekolah menengah telah mencoba atau menggunakan vape secara teratur, naik dari angka yang jauh lebih rendah beberapa tahun sebelumnya. Lonjakan ini menjadi pendorong utama di balik keputusan untuk memberlakukan larangan total. Meskipun rincian spesifik mengenai tanggal implementasi penuh masih terus disosialisasikan, penegakan hukum telah mulai diberlakukan secara ketat di berbagai destinasi wisata dan area publik.

Pakar kesehatan masyarakat di Vietnam dan internasional telah menyambut baik langkah ini, meskipun mengakui tantangan dalam penegakannya. Dr. Nguyen Thi Huong, seorang peneliti di Pusat Pengendalian Penyakit Menular Vietnam, menyatakan bahwa "Larangan ini adalah langkah penting untuk melindungi generasi muda kita dari bahaya nikotin dan bahan kimia lain yang terkandung dalam vape. Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan kampanye edukasi publik yang kuat."

Implikasi larangan ini bagi industri pariwisata Vietnam masih menjadi perdebatan. Vietnam merupakan tujuan populer bagi jutaan turis internasional setiap tahun, dan banyak di antaranya mungkin tidak mengetahui peraturan baru ini. Denda sebesar VND 3 juta bukan hanya menjadi disinsentif finansial, tetapi juga berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan dan pengalaman negatif bagi pengunjung. Operator tur dan asosiasi hotel telah mulai menyertakan informasi mengenai larangan vape dalam materi pra-kedatangan untuk tamu, menyadari pentingnya edukasi untuk menghindari insiden. Beberapa pihak di sektor pariwisata khawatir bahwa larangan yang ketat ini dapat memengaruhi persepsi wisatawan, terutama dari negara-negara Barat di mana vape legal dan banyak digunakan.

Secara regional, Vietnam bergabung dengan Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam dalam memberlakukan larangan total terhadap rokok elektrik. Thailand, misalnya, terkenal dengan penegakan hukumnya yang sangat ketat terhadap vape, di mana pelanggar dapat menghadapi denda berat dan bahkan hukuman penjara. Perbandingan ini menyoroti tren regional yang berkembang menuju regulasi yang lebih ketat terhadap produk nikotin baru, seringkali didorong oleh rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan kekhawatiran tentang epidemiologi penggunaan tembakau dan nikotin yang terus berkembang.

Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Pasar gelap untuk produk vape kemungkinan akan muncul, dan pihak berwenang akan menghadapi kesulitan dalam memantau dan menindak penjualan ilegal. Selain itu, definisi dan perbedaan antara rokok elektrik dan produk nikotin lainnya mungkin tidak selalu jelas bagi penegak hukum di lapangan, yang berpotensi menyebabkan kebingungan. Ke depan, pemerintah Vietnam diharapkan akan terus memperbarui dan menyempurnakan pedoman penegakan hukumnya, sembari melanjutkan kampanye kesadaran publik yang bertujuan untuk menginformasikan baik warga negara maupun pengunjung mengenai kebijakan baru ini demi kesehatan masyarakat yang lebih baik.