Pengendara sepeda motor dan kendaraan lain di Pattaya secara rutin melanggar lampu merah, menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan turis dan pejalan kaki di salah satu destinasi wisata paling populer di Thailand. Insiden tabrakan di persimpangan utama, seperti kecelakaan sepeda motor di persimpangan Central Pattaya baru-baru ini yang melukai beberapa orang akibat pengendara lokal menerobos lampu merah, semakin menyoroti masalah yang sudah lama ada dan membahayakan ini. Fenomena ini bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan perilaku yang dinormalisasi, yang menciptakan "budaya ketidakpedulian" di mana lampu lalu lintas sering dianggap sebagai saran daripada aturan.
Masalah keselamatan lalu lintas di Pattaya mencerminkan krisis jalan raya yang lebih luas di Thailand, yang secara konsisten menduduki peringkat di antara negara-negara dengan tingkat kematian jalan raya tertinggi di dunia. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa Thailand memiliki angka kematian lalu lintas 32,7 jiwa per 100.000 penduduk pada tahun 2018. Angka tersebut terus menjadi perhatian serius, dengan perkiraan 18.000 kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 dan lebih dari 800.000 cedera serta lebih dari 14.000 kematian pada tahun 2023 di seluruh Thailand. Sepeda motor terlibat dalam sebagian besar kecelakaan jalan raya ini. Bagi turis, bahaya ini diperparah karena banyak dari mereka mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku di negara asal mereka dan tidak terbiasa dengan kebiasaan mengemudi lokal yang kacau. Seperti yang diungkapkan seorang warga Eropa, setiap perjalanan di Beach Road terasa seperti sebuah pertaruhan.
Analisis mendalam mengungkapkan bahwa akar masalah terletak pada penegakan hukum yang lemah dan inkonsisten. Meskipun denda untuk menerobos lampu merah ditetapkan sebesar 4.000 Baht, persepsi umum di kalangan penduduk dan pengunjung adalah bahwa pelanggaran ini jarang mendapat konsekuensi nyata. Banyak pengamat mengeluhkan bahwa pemeriksaan polisi seringkali terfokus di area turis dan menargetkan pengendara sewaan atau pengunjung asing, yang dianggap sebagai "target termudah dan paling menguntungkan," sementara pelanggaran oleh pengendara lokal sering diabaikan. "Ada kemungkinan lebih tinggi untuk memenangkan lotre daripada mendapatkan denda lalu lintas — dan benar-benar membayarnya," canda seorang pengunjung jangka panjang. Kritik terhadap otoritas juga muncul, dengan seorang warga Pattaya berpendapat bahwa "toleransi" polisi bukanlah kebaikan, melainkan kelalaian yang berbahaya, serta mempertanyakan peran polisi lalu lintas dalam mengelola arus lalu lintas, memastikan keselamatan pejalan kaki, dan mencegah parkir ilegal. Prioritas polisi lalu lintas seringkali lebih condong pada pengelolaan arus lalu lintas daripada penegakan hukum, dengan hanya sekitar 30% waktu yang dihabiskan untuk menegakkan undang-undang lalu lintas.
Pemerintah Thailand telah mengakui tantangan ini dan meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan keselamatan jalan. Kementerian Pariwisata dan Olahraga telah menguraikan langkah-langkah nasional baru untuk mengatasi masalah keamanan dan membangun kembali kepercayaan di kalangan wisatawan internasional, termasuk berkoordinasi dengan militer, polisi, dan lembaga sipil. Thailand juga menetapkan tujuan ambisius untuk mengurangi angka kematian lalu lintas jalan hingga tidak lebih dari 12 per 100.000 penduduk pada tahun 2027. Pada tahun 2025, Departemen Transportasi Darat mengalokasikan anggaran sebesar 320 juta Baht untuk mendukung provinsi-provinsi dalam menumbuhkan budaya berkendara yang aman, termasuk melalui "penegakan hukum yang ketat" dan "menanamkan disiplin lalu lintas sejak usia muda." Kampanye keselamatan jalan raya Tahun Baru 2025 yang baru-baru ini diluncurkan menyoroti mengemudi dalam keadaan mabuk, dengan lebih dari 20.000 pelanggar tertangkap selama periode Tahun Baru sebelumnya.
Namun, terlepas dari upaya-upaya ini, tantangan implementasi tetap ada. Kritikus berpendapat bahwa respons pemerintah seringkali "performatif" dan denda yang dijatuhkan jarang cukup untuk mencegah perilaku berbahaya. Inkonsistensi data kecelakaan di Thailand, dengan angka yang dilaporkan oleh statistik negara, WHO, dan Global Burden of Disease untuk tahun 2021 dan 2022 yang bervariasi secara signifikan, juga mempersulit pelacakan kemajuan dan penerapan intervensi yang efektif. Kurangnya regulasi pada toko penyewaan sepeda motor juga memperburuk masalah, menciptakan situasi di mana turis yang tidak berpengalaman bercampur dengan pengendara lokal, membentuk kombinasi yang rentan terhadap kecelakaan. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, tidak memihak, dan lebih dari sekadar "pendeteksi pendapatan," citra Pattaya sebagai tujuan wisata kelas dunia akan terus terkikis oleh realitas jalanannya yang berbahaya.
