Pariwisata Indonesia di Bawah Vietnam: Urgensi Diversifikasi Destinasi Selain Bali

Indonesia menghadapi realitas keras dalam persaingan pariwisata regional, dengan Vietnam secara konsisten menyalip posisinya sebagai destinasi pilihan utama di Asia Tenggara selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, Indonesia mencatat 14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), menempatkannya di posisi kelima setelah Thailand (35,5 juta), Malaysia (25 juta), Vietnam (17,6 juta), dan Singapura (16,5 juta). Angka ini jauh di bawah target ambisius pemerintah Indonesia, yang sempat menargetkan 17 juta kunjungan wisman pada 2024. Kondisi ini menandai penurunan pangsa pasar Indonesia di ASEAN, dari 13,51% pada tahun 2022 menjadi 11,28% pada tahun 2024.

Ketergantungan berlebihan pada Bali sebagai magnet tunggal pariwisata Indonesia menjadi salah satu akar masalah yang semakin mengkhawatirkan. Pada Januari-November 2023, lebih dari 4,79 juta wisman langsung mendatangi Bali, menyumbang 46,02% dari total kunjungan wisman ke Indonesia yang mencapai 10,409 juta pada periode yang sama. Meskipun Bali berhasil menarik 5,2 juta wisman sepanjang tahun 2023, melonjak 144,61% dari tahun sebelumnya, kondisi pulau tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan. Kemacetan, penumpukan sampah, dan tekanan lingkungan akibat alih fungsi lahan berpotensi menurunkan kualitas pengalaman wisatawan di Pulau Dewata.

Vietnam, di sisi lain, menunjukkan agresivitas signifikan dalam membenahi ekosistem pariwisatanya pascapandemi COVID-19. Dari hanya 4.000 wisman pada tahun 2021, jumlahnya melonjak menjadi 12,6 juta pada tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai 17,6 juta pada tahun 2024. Lonjakan ini sebagian besar didorong oleh kebijakan visa yang lebih fleksibel, termasuk e-visa 90 hari untuk semua warga negara dan perpanjangan durasi tinggal bebas visa hingga 45 hari untuk 13 negara sejak Agustus 2023. Kebijakan ini memungkinkan wisatawan masuk dan keluar negara tanpa batas dalam kurun 90 hari, menghapus keharusan pengajuan visa baru.

Seorang Analis Senior dari NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji, menyoroti bahwa Vietnam bergerak sangat serius dengan pembangunan infrastruktur masif seperti Bandara Long Thanh yang diproyeksikan menampung 100 juta penumpang per tahun, sementara Indonesia masih berkutat pada kendala konektivitas udara yang terbatas. Kurangnya penerbangan langsung internasional ke destinasi-destinasi di luar Bali dan tingginya harga tiket pesawat domestik menjadi hambatan utama.

Selain itu, Indonesia juga kalah telak dalam memperebutkan pasar wisatawan dari Tiongkok, yang menjadi motor utama pemulihan pariwisata di kawasan. Pada tahun 2024, kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia hanya mencapai 1,2 juta orang, jauh di bawah Thailand (6,7 juta), Vietnam (3,7 juta), Malaysia (3,3 juta), dan Singapura (3,1 juta). Minimnya minat ini mengindikasikan persoalan struktural, mulai dari keterbatasan konektivitas langsung, promosi yang belum tersegmentasi, hingga kesiapan destinasi non-Bali yang belum merata.

Pemerintah Indonesia sejatinya telah menggulirkan program "Bali Baru" dan menetapkan lima Destinasi Superprioritas (DSP), yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Namun, pengembangan DSP masih menghadapi kendala serius, terutama pada ekosistem layanan, kesinambungan investasi, dan daya tarik wisatawan internasional. Bahkan, Likupang disebut mulai kehilangan momentum setelah tidak lagi masuk dalam daftar prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Para pakar dan pelaku industri menyerukan perlunya langkah berani untuk membenahi sektor pariwisata secara menyeluruh. Pendiri Pusat Kepariwisataan ITB, Myra Puspasari Gunawan, menyebut posisi geografis Indonesia yang kurang menguntungkan untuk pergerakan antarnegara ASEAN sebagai salah satu alasan. Namun, Wakil Presiden Sekretaris Perusahaan InJourney, Yudistira Setiawan, mempertanyakan mengapa Indonesia dengan aset pariwisata terbesar di Asia Tenggara memiliki tingkat kunjungan terendah. Ia menekankan bahwa peningkatan investasi harus didukung oleh penguatan positioning destinasi wisata dan konektivitas langsung ke pasar potensial.

Pemerintah perlu mendorong diversifikasi destinasi melalui penguatan destinasi prioritas, destinasi regeneratif, serta pengembangan desa wisata di luar Jawa. Selain itu, peningkatan kualitas fasilitas, kebersihan, dan sumber daya manusia di destinasi wisata juga menjadi krusial. Tanpa perombakan menyeluruh yang mengatasi masalah struktural seperti konektivitas, kebijakan visa, dan promosi yang terarah, Indonesia berisiko terus kehilangan pangsa pasar pariwisatanya di tengah persaingan regional yang kian ketat.