Gangguan parah pada sistem transportasi kereta api melanda jalur utama utara Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan, sejak 16 Januari 2026, menyebabkan 124 perjalanan kereta api penumpang dibatalkan dan ribuan penumpang terdampak akibat genangan air yang mencapai titik kritis di atas rel. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah meninjau langsung lokasi terdampak dan menegaskan perlunya penanganan komprehensif jangka pendek dan panjang untuk mengatasi krisis berulang ini.
Banjir yang melumpuhkan perlintasan kereta api di ruas Km 88+400 serta Km 88+900 hingga Km 89+100 antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi ini dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan luapan Sungai Bremi dan Sungai Meduri, diperparah oleh tanggul yang jebol dan fenomena air pasang laut yang menghambat surutnya genangan. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan perjalanan bagi 15 persen kereta api yang masih beroperasi, meski 85 persen perjalanan telah pulih. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyatakan, total 124 perjalanan kereta api telah dibatalkan antara 16 hingga 19 Januari 2026, dengan kompensasi pengembalian bea tiket 100 persen bagi pelanggan. Gangguan ini bukan kali pertama terjadi, mengingat Pekalongan secara historis merupakan daerah rawan banjir terutama selama musim hujan puncak, yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung memiliki intensitas lebih tinggi.
Untuk penanganan jangka pendek, KAI telah mengambil langkah darurat berupa peninggian jalur rel secara bertahap. Rel di lokasi terdampak telah ditinggikan sementara sekitar 23 sentimeter dan akan dilanjutkan hingga 50 sentimeter sepanjang 600 meter, termasuk pengangkatan jembatan di area tersebut. Peningkatan kecepatan kereta di petak jalan Pekalongan-Sragi kini secara bertahap ditingkatkan menjadi 40 kilometer per jam setelah serangkaian perbaikan intensif dan pemeriksaan prasarana. Namun, Menhub Dudy Purwagandhi menekankan bahwa solusi ini tidak boleh bersifat tambal sulam. Ia menegaskan, penanganan banjir jalur kereta api memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga kementerian dan lembaga terkait pengelolaan lingkungan dan sungai.
Pengamat transportasi dan hidrologi telah lama menyuarakan perlunya solusi permanen untuk jalur kereta api di kawasan Pantura Jawa yang rentan terhadap banjir. Salah satu solusi yang semakin mendesak adalah pembangunan rel layang (elevated railway) di Kota Semarang dan Pekalongan. Djoko Setijowarno, seorang pakar transportasi, melalui tulisannya, menyebutkan bahwa rel layang akan menghapus hambatan banjir secara permanen dan mengatasi kemacetan kronis di perlintasan sebidang. Pembangunan rel layang akan memungkinkan jalur kereta tetap aman dan lancar tanpa harus memutar ke jalur selatan, yang selama ini menjadi alternatif namun menambah durasi perjalanan. Selain itu, proyek rel layang di Semarang telah membuktikan efektivitasnya dalam mitigasi banjir rob dan penurunan muka tanah, sehingga implementasinya di Pekalongan dapat diadopsi sebagai model penanganan jangka panjang. Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono sebelumnya telah mengerahkan kereta api penolong lokomotif CC300 untuk memitigasi dampak banjir di Pekalongan, menegaskan keseriusan dalam penanganan darurat.
Implikasi dari gangguan transportasi kereta api akibat banjir di Pekalongan melampaui sektor perjalanan penumpang. Meskipun operasional kereta barang diklaim tidak terdampak signifikan oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, namun setiap gangguan pada urat nadi logistik di Pulau Jawa berpotensi mengganggu stabilitas rantai pasok nasional. Curah hujan ekstrem yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana diungkapkan oleh Menhub Dudy Purwagandhi, menunjukkan bahwa insiden banjir akan menjadi tantangan berulang di masa depan. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur yang resilien terhadap perubahan iklim dan koordinasi antarlembaga yang kuat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan keandalan sistem transportasi kereta api di Indonesia. Evaluasi keselamatan dan persiapan menghadapi angkutan Lebaran juga menjadi fokus utama pemerintah pasca-kejadian ini.
