:strip_icc()/kly-media-production/medias/3345166/original/054030400_1610270651-trinity-moss-CwlFCanvxr8-unsplash.jpg)
Parlemen Eropa tengah mendorong penguatan signifikan hak-hak penumpang pesawat di seluruh wilayah Uni Eropa, termasuk peningkatan kompensasi keterlambatan penerbangan dan aturan yang lebih jelas mengenai bagasi kabin. Inisiatif ini, yang diwarnai oleh ketidaksepakatan antara Parlemen dan Dewan Eropa, bertujuan untuk mereformasi Regulasi (EC) No 261/2004 yang telah berlaku sejak tahun 2004, di tengah kritik bahwa implementasinya belum konsisten dan banyak penumpang belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka.
Pada pemungutan suara tanggal 21 Januari 2026, Parlemen Eropa mempertahankan ambang batas keterlambatan tiga jam untuk kompensasi, menolak usulan Dewan yang menginginkan ambang batas empat hingga enam jam. Kompensasi yang dipertahankan berada dalam kisaran €300 hingga €600, tergantung jarak penerbangan. Selain itu, Parlemen mendukung perubahan yang memungkinkan penumpang membawa satu tas pribadi dan satu buah tas tangan kecil hingga 7 kg ke dalam kabin secara gratis. Perubahan lain yang diusulkan mencakup penyediaan formulir klaim kompensasi yang sudah terisi oleh maskapai dalam waktu 48 jam setelah gangguan penerbangan, hak untuk memilih kursi gratis bagi penumpang yang bepergian dengan anak di bawah 14 tahun atau individu dengan mobilitas terbatas, serta kompensasi dan bantuan bagi penyandang disabilitas atau mobilitas terbatas yang melewatkan penerbangan karena dukungan bandara yang tidak memadai.
Latar belakang upaya reformasi ini bermula sejak tahun 2013 ketika Komisi Eropa pertama kali mengusulkan revisi terhadap regulasi yang ada, menyusul liberalisasi pasar transportasi udara Uni Eropa pada tahun 1997 yang, meskipun menurunkan tarif dan memperluas rute, juga mengakibatkan kepadatan, penundaan, pembatalan, dan kehilangan bagasi. Regulasi awal, EC 261/2004, dirancang untuk melindungi penumpang dari penolakan naik pesawat, pembatalan, penundaan panjang, dan juga melindungi penumpang dengan mobilitas terbatas. Namun, kritik muncul karena kurangnya kejelasan definisi "keadaan luar biasa" yang membebaskan maskapai dari kewajiban kompensasi, serta penanganan keluhan yang tidak efektif.
Proposal terbaru ini menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pemangku kepentingan. Kelompok konsumen dan organisasi disabilitas menyambut baik penguatan perlindungan, sementara asosiasi maskapai penerbangan, seperti Asosiasi Maskapai Penerbangan Regional Eropa (ERA) dan IATA, menyuarakan kekhawatiran bahwa reformasi tersebut dapat menyebabkan peningkatan biaya perjalanan dan berkurangnya persaingan, bahkan berpotensi mengancam layanan udara regional esensial di seluruh Eropa. Montserrat Barriga, Direktur Jenderal ERA, menyatakan bahwa keputusan Parlemen mencerminkan posisi politik daripada realitas operasional dan ekonomi, memperingatkan bahwa maskapai regional dengan margin keuntungan lebih rendah bisa menghadapi beban biaya yang tidak proporsional. IATA juga mengkritik rencana mengenai bagasi kabin, menyebutnya "sembrono" karena dikembangkan tanpa analisis dampak pada operasi maskapai.
Meskipun Parlemen dan Dewan Eropa memiliki pandangan yang berbeda, terutama terkait ambang batas kompensasi keterlambatan dan jumlahnya, proses legislatif akan berlanjut ke tahap komite konsiliasi jika Dewan tidak menyetujui semua amandemen Parlemen. Komisi Eropa memperkirakan bahwa jika undang-undang saat ini ditegakkan sepenuhnya, penumpang dapat menerima lebih dari €8 miliar dalam kompensasi pada tahun 2025 saja. Perdebatan ini mencerminkan tarik ulur yang berkelanjutan antara keinginan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kelayakan operasional serta ekonomi industri penerbangan. Implikasi jangka panjang dari revisi ini akan membentuk kembali pengalaman perjalanan udara bagi jutaan warga Eropa dan menetapkan preseden bagi hak-hak penumpang di masa depan.