Neraka YouTuber di Angkor Wat: Dihajar Turis Rusia, Diancam Aparat Kamboja

Seorang YouTuber perjalanan yang mengelola kanal "Country Collectors" baru-baru ini mengungkapkan insiden kekerasan yang diklaimnya terjadi pada 7 Februari 2024 di Candi Ta Prohm, kompleks Angkor Wat, Kamboja, di mana ia dan rekannya diserang secara fisik oleh seorang turis Rusia dan kemudian diancam penahanan oleh polisi Kamboja apabila melanjutkan proses hukum. Insiden ini, yang terungkap melalui video berdurasi 24 menit yang diunggah baru-baru ini, memicu perdebatan luas mengenai keamanan turis dan penegakan hukum di salah satu situs warisan dunia paling ikonik di Asia Tenggara.

Menurut narasi YouTuber, Shira Adamp, dan temannya, Olivia, konflik bermula ketika seorang turis pria asal Rusia memotong antrean untuk mengambil foto. Setelah Adamp memintanya untuk mengantre, pria tersebut dilaporkan menjadi agresif dan menyatakan, "Saya orang Rusia, saya bisa melakukan apa pun yang saya mau," sebelum menyerang Olivia dengan pukulan di wajah dan menjatuhkan Adamp ke tanah. Adamp mengklaim bahwa penyerang meludahi mereka dan mencolok mata Adamp hingga menyebabkan gangguan penglihatan sementara, sementara petugas keamanan di dekat lokasi mengabaikan situasi yang memanas. Adamp membalas untuk membela diri, yang menyebabkan penyerang melarikan diri.

Setelah insiden fisik, Adamp dan rekannya mencari bantuan dari pihak berwenang. Namun, pengalaman mereka dengan polisi setempat justru semakin traumatis. Adamp menggambarkan bagaimana polisi memperlakukannya layaknya seorang kriminal, bahkan menjaganya di rumah sakit untuk memastikan ia "tidak melarikan diri". Di kantor polisi, para korban diberikan ultimatum mengejutkan: jika mereka mengajukan pengaduan resmi, hukum setempat terkait kekerasan di situs suci akan mengakibatkan kedua belah pihak, termasuk para korban, dipenjara selama tiga tahun. Polisi beralasan bahwa karena YouTuber itu melawan, insiden tersebut akan dianggap sebagai "perkelahian" daripada penyerangan. Untuk menghindari penahanan segera dan proses pengadilan yang panjang, korban diklaim dipaksa menandatangani surat permintaan maaf kepada rakyat Kamboja dan polisi sebagai imbalan atas kebebasan mereka.

Menanggapi video yang beredar, Otoritas Nasional APSARA (ANA) mengeluarkan klarifikasi. ANA menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan "perselisihan pribadi antara seorang turis Amerika dan turis Rusia" yang "tidak terkait dengan penegakan hukum Kamboja atau otoritas yang berwenang". ANA menjelaskan bahwa konflik timbul dari perselisihan lokasi pengambilan foto dan penggunaan bahasa agresif di dekat area timur aula tari Candi Ta Prohm. Petugas pariwisata ANA memberikan bantuan awal kepada individu yang terluka dan kemudian merujuk masalah tersebut ke Unit Polisi Pariwisata Provinsi Siem Reap untuk mediasi dan penyelesaian. Menurut ANA, kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada hari yang sama, 7 Februari 2024, dan keduanya kemudian meminta maaf kepada pihak berwenang serta rakyat Kamboja atas gangguan yang terjadi di situs warisan suci tersebut. ANA menyerukan kepada publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menahan diri untuk tidak menyebarkan video yang menyesatkan fakta.

Insiden ini menyoroti kompleksitas interaksi turis dengan penegakan hukum di negara asing, terutama ketika interpretasi hukum atau prosedur penanganan kasus berbeda secara signifikan. Kamboja, dengan Angkor Wat sebagai daya tarik turis utamanya, sangat bergantung pada citra positif untuk menarik pengunjung internasional. Taman Arkeologi Angkor, yang terletak di Provinsi Siem Reap, membentang seluas 401 kilometer persegi dan menampung 91 candi kuno yang dibangun antara abad ke-9 dan ke-13, telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1992. Pengelolaan insiden yang melibatkan turis dan persepsi terhadap sistem hukum memiliki implikasi jangka panjang terhadap industri pariwisata Kamboja dan kepercayaan wisatawan. Video yang viral semacam ini dapat memperburuk kekhawatiran yang ada tentang keamanan dan keadilan bagi wisatawan, yang berpotensi memengaruhi keputusan perjalanan di masa mendatang. Kondisi seperti ini, di mana korban kekerasan merasa tidak terlindungi atau bahkan terancam oleh pihak berwenang, dapat merusak reputasi suatu negara sebagai tujuan wisata yang aman dan ramah.