:strip_icc()/kly-media-production/medias/4449693/original/061465800_1685606849-Screen_Shot_2023-06-01_at_14.58.33.jpg)
Untuk mengatasi kegagalan berulang dalam membersihkan sampah yang menumpuk di Gunung Everest, pemerintah Nepal kini memberlakukan kebijakan baru yang mengharuskan setiap pendaki membayar deposit signifikan sebesar 4.000 dolar AS (sekitar Rp 62,4 juta, asumsi kurs Rp 15.600/USD) yang akan hangus jika mereka gagal mengumpulkan dan membawa turun sampah mereka dari puncak tertinggi dunia tersebut. Kebijakan ini, yang berlaku mulai musim semi 2025, menandai peningkatan drastis dari aturan sebelumnya dan mencerminkan keputusasaan otoritas dalam menanggulangi krisis lingkungan yang semakin memburuk di zona kematian Everest.
Strategi-strategi sebelumnya, termasuk sistem deposit serupa sebesar 4.000 dolar AS yang diperkenalkan pada tahun 2014, terbukti tidak efektif. Di bawah aturan lama, pendaki diwajibkan membawa turun setidaknya 8 kilogram sampah pribadi mereka. Namun, penegakannya lemah, dan banyak pendaki mengabaikan kewajiban ini, terutama karena tantangan logistik dan risiko kesehatan di ketinggian ekstrem. Meskipun puluhan ribu kilogram sampah telah dikumpulkan melalui berbagai kampanye dan upaya pembersihan militer dalam beberapa tahun terakhir, seperti kampanye "Sagarmatha Safai Abhiyan" (Kampanye Pembersihan Everest) yang pada tahun 2021 berhasil mengumpulkan 33,8 ton sampah, masalah ini terus berulang seiring dengan meningkatnya jumlah pendaki setiap tahunnya.
Sampah yang ditinggalkan di Everest bervariasi dari tabung oksigen kosong, tenda rusak, peralatan panjat, hingga limbah makanan dan kotoran manusia, yang mengancam ekosistem rapuh di pegunungan tersebut. Tumpukan sampah ini tidak hanya merusak keindahan alam situs Warisan Dunia UNESCO, tetapi juga mencemari sumber air lelehan gletser yang krusial bagi masyarakat hilir. Para ahli lingkungan dan pemandu Sherpa telah lama menyuarakan kekhawatiran tentang dampak jangka panjang dari polusi ini. Tshering Tenzing Sherpa, seorang pemandu berpengalaman, mengungkapkan bahwa sampah yang menumpuk di Everest mencerminkan "kurangnya kesadaran dan tanggung jawab" dari sebagian besar pendaki dan operator ekspedisi.
Peningkatan deposit menjadi 4.000 dolar AS, yang akan diberlakukan terpisah dari biaya izin pendakian sebesar 11.000 dolar AS, diharapkan memberikan insentif finansial yang jauh lebih besar bagi pendaki untuk mematuhi peraturan. Pemerintah Nepal, melalui Departemen Pariwisata, menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan pariwisata berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Everest. Namun, beberapa kritikus berpendapat bahwa perubahan kebijakan ini hanyalah perbaikan sementara jika tidak disertai dengan peningkatan penegakan hukum yang signifikan, sistem pemantauan yang lebih ketat, dan pendidikan yang lebih baik bagi para pendaki dan operator tur. Tantangan dalam mengidentifikasi sampah siapa di tengah puluhan ton material yang tertimbun salju dan es, serta kesulitan dalam menegakkan aturan di medan yang ekstrem, tetap menjadi hambatan utama. Implikasi dari kebijakan baru ini akan diuji pada musim pendakian mendatang, apakah beban finansial tambahan ini cukup untuk mengubah perilaku pendaki dan mengakhiri "zona sampah" di puncak dunia.