Pemerintah Thailand dan Administrasi Metropolitan Bangkok (BMA) telah mengintensifkan langkah-langkah penanganan polusi udara secara signifikan, khususnya terhadap partikel halus PM2.5, menyusul periode kualitas udara yang memburuk pada awal tahun 2025. Upaya komprehensif ini bertujuan untuk mengurangi dampak kesehatan dan memastikan kenyamanan bagi warga serta jutaan wisatawan yang mengunjungi ibu kota, yang sangat penting bagi sektor pariwisata negara tersebut.
Bangkok secara historis menghadapi tantangan kualitas udara, terutama selama musim kemarau dari Januari hingga April, ketika kombinasi emisi kendaraan, aktivitas industri, dan pembakaran biomassa pertanian di provinsi-provinsi terdekat berkontribusi pada lonjakan tingkat PM2.5. Pada Januari hingga Maret 2025, kota ini bahkan mengalami salah satu periode polusi udara terburuk dalam sejarahnya, dengan tingkat PM2.5 yang mencapai 108 mikrogram per meter kubik, hampir tiga kali lipat ambang batas aman nasional, dan menempatkan Bangkok di antara kota-kota paling tercemar di dunia pada waktu itu. Kondisi ini menyebabkan penutupan ratusan sekolah dan memicu kekhawatiran dari sektor perhotelan mengenai dampak negatif terhadap pariwisata.
Sebagai respons, pemerintah telah meluncurkan berbagai strategi. Pada November 2023, Kabinet menyetujui secara prinsip Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Udara Bersih, sebuah kerangka hukum pertama yang komprehensif untuk tata kelola kualitas udara di Thailand. Undang-undang ini dirancang untuk mengintegrasikan kontrol sumber polusi dari lima sektor domestik—kehutanan, pertanian, industri, transportasi, dan aktivitas perkotaan—serta menangani kabut lintas batas. Ini juga memperkenalkan hak warga negara atas udara bersih dan menetapkan sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab atas polusi.
BMA telah memperkuat tindakan jangka pendek dan menengah. Ini termasuk mewajibkan lebih dari 160.000 kendaraan untuk mengganti filter udara dan oli, serta mengintegrasikan 10.000 truk ke dalam program kendaraan hijau. Kota ini juga menerapkan proyek Zona Emisi Rendah (Low Emission Zone) di sekitar Jalan Lingkar Ratchadaphisek, membatasi kendaraan roda enam atau lebih yang tidak memenuhi standar emisi tertentu. Selama periode polusi tinggi, BMA menganjurkan pengaturan kerja dari rumah (WFH) untuk 80.000 karyawan dan menargetkan 300.000 partisipan dalam program WFH yang lebih luas. Langkah-langkah lain yang diterapkan meliputi operasi pembuatan hujan buatan bekerja sama dengan Pusat Pembuatan Hujan Kerajaan Hua Hin untuk membersihkan partikel debu.
Data spesifik menunjukkan beberapa indikasi positif dari upaya ini. Misalnya, nilai PM2.5 di wilayah Bangkok pada April 2024 menurun 32% dibandingkan April 2023, dari rata-rata 37,3 mikrogram per meter kubik menjadi 25,5 mikrogram per meter kubik. Data satelit dari GISTDA juga melaporkan penurunan 12% dalam jumlah titik api pembakaran pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun tantangan tetap ada, analisis kualitas udara pada 2 Januari 2026 menunjukkan Indeks Kualitas Udara (AQI) di Bangkok berada pada level Moderat 86, yang merupakan perbaikan dibandingkan tanggal yang sama pada tahun 2025, 2024, dan 2023.
Implikasi bagi sektor pariwisata sangat substansial. Kualitas udara yang memburuk sebelumnya telah menimbulkan kekhawatiran di antara para pelancong dan industri perhotelan, dengan hotel-hotel melaporkan peningkatan biaya untuk menyediakan udara bersih di dalam ruangan. Ketua Minor International, William Heinecke, pada Januari 2024, menyoroti bahwa momentum positif pariwisata Thailand dapat terancam oleh kualitas udara yang buruk, menekankan perlunya solusi struktural dan jangka panjang. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara sistematis, termasuk melalui RUU Udara Bersih dan langkah-langkah mitigasi yang proaktif, berpotensi memulihkan kepercayaan wisatawan dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri pariwisata.
Peningkatan kesadaran publik dan partisipasi merupakan elemen kunci dalam strategi jangka panjang, yang mencakup peta risiko komprehensif, sistem peringatan dini, dan peningkatan kapasitas pemadaman kebakaran. Selain itu, inisiatif yang mempromosikan pertanian berkelanjutan dan mengurangi pembakaran lahan, serta mendorong penggunaan transportasi umum dan layanan kesehatan, juga menjadi fokus. Adopsi teknologi canggih seperti sistem deteksi asap berbasis AI dan platform pelacakan PM2.5 tingkat distrik melengkapi upaya ini, memberikan pembaruan kualitas udara secara real-time kepada masyarakat.
Meskipun tantangan polusi udara tetap menjadi perhatian yang membutuhkan tindakan berkelanjutan, komitmen pemerintah Thailand untuk memberlakukan langkah-langkah yang kuat dan legislasi yang komprehensif memberikan dasar bagi harapan akan perbaikan kondisi udara di Bangkok. Dengan kualitas udara yang lebih baik, ibu kota Thailand berupaya untuk menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan sehat, memperkuat posisinya sebagai destinasi global yang menarik.
