Gelombang serangan lalat kembali melanda kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, pada awal tahun 2026, menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku pariwisata dan masyarakat lokal. Fenomena musiman yang kerap terjadi di musim hujan, khususnya antara November hingga Maret, ini dipicu oleh penggunaan limbah kotoran ternak ayam mentah sebagai pupuk di lahan pertanian tanpa proses fermentasi yang memadai. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan Danau Batur dan Gunung Batur, tetapi juga berpotensi merusak citra pariwisata Kintamani secara keseluruhan.
Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, Ir. I Wayan Sarma, pada Selasa (6/1) mengungkapkan bahwa masalah lalat ini sudah menjadi pola berulang sejak tahun 2012, dengan peningkatan signifikan di awal Januari atau awal musim hujan. Sarma menjelaskan bahwa kebutuhan pupuk organik di Kabupaten Bangli mencapai sekitar 373.650 ton per tahun, dengan sebagian besar dipenuhi oleh limbah kotoran ayam yang seringkali langsung disebar di lahan tanpa diolah. Praktik ini menciptakan kondisi ideal bagi lalat untuk berkembang biak secara masif. Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, menambahkan bahwa serbuan lalat tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan pihaknya tengah mengkaji pembelian mesin pengolah limbah kotoran ayam menjadi pupuk kompos sebagai solusi jangka panjang.
Dampak terhadap sektor pariwisata sangat nyata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bangli, I Ketut Mardjana, pada Jumat (20/12/2024), menyatakan bahwa kunjungan wisatawan ke Kintamani merosot drastis hingga 50 persen menjelang libur Natal dan Tahun Baru akibat gangguan lalat. Wisatawan mengeluhkan lalat yang menghinggapi makanan dan bahkan menyerang tubuh serta wajah mereka. Beberapa rombongan wisatawan bahkan membatalkan makan siang di restoran karena banyaknya lalat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno pada Kamis (11/1/2024) menyoroti fenomena ini sebagai dampak samping dari penggunaan pupuk kotoran ayam dalam konsep ekonomi hijau, dan meminta pemerintah daerah menerapkan standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan (CHSE) secara konsisten.
Akademisi Pertanian dari Universitas Udayana, Putu Sudiarta, pada Januari 2024, mengidentifikasi lalat yang berkembang biak di Kintamani sebagai lalat rumah (Musca domestica) dan menyarankan agar kotoran ayam diolah menjadi kompos terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai pupuk untuk mengendalikan populasinya. Proses komposting ini akan memutus siklus hidup lalat dengan menghilangkan bau dan bahan organik yang menarik lalat untuk bertelur. Namun, I Wayan Sarma mengakui bahwa larangan penggunaan kotoran mentah berupa edaran dan sulit diterapkan di lapangan karena biaya tambahan yang diperlukan petani untuk proses fermentasi. Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2025 telah menyediakan 1.980 ton pupuk organik bersubsidi untuk mendorong petani mengurangi penggunaan limbah ternak mentah. Selain itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dr. I Wayan Sunada, S.P, M.Agb, pada Januari 2025, menyarankan penggunaan Effective Microorganisms 4 (EM4) secara serempak sebagai solusi alternatif.
Masalah lalat ini juga diperparah oleh manajemen sampah yang belum optimal di Kintamani. Dari 48 desa di Kintamani, hanya sekitar 20 persen yang mengelola sampahnya secara mandiri pada tahun 2019. Tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik, termasuk limbah rumah tangga dan restoran, dapat menjadi magnet bagi lalat. Beberapa pelaku pariwisata menyarankan solusi sementara seperti menyalakan lilin atau memasang kipas angin untuk mengusir lalat di area restoran. Namun, solusi komprehensif memerlukan sinergi antara pemerintah, petani, pelaku pariwisata, dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah melalui pengelolaan limbah ternak yang benar dan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Tanpa penanganan serius, ancaman lalat ini berpotensi merusak reputasi Kintamani sebagai destinasi wisata unggulan dan berdampak jangka panjang pada perekonomian lokal.
