Pada 7 Januari 2026, penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh agen federal Amerika Serikat di Caracas, diikuti dengan pemindahan dirinya ke New York untuk menghadapi tuduhan terkait narkoterorisme, memicu gejolak geopolitik signifikan yang segera mengarahkan perhatian pada sektor pariwisata dan investasi di negara Amerika Selatan tersebut. Eskalasi ini, yang menandai puncak dari ketegangan dua dekade antara Washington dan Caracas, telah mendorong optimisme hati-hati di kalangan investor Amerika Serikat, terutama untuk sektor minyak dan pariwisata, meskipun pada saat yang sama memunculkan kekhawatiran tentang stabilitas jangka panjang dan kedaulatan Venezuela.
Hubungan AS-Venezuela telah memburuk secara drastis sejak Hugo Chávez berkuasa pada 1999, dengan Washington menuduh pemerintahan Maduro sebagai rezim narkoteroris yang tidak sah. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh AS selama bertahun-tahun telah melumpuhkan perekonomian Venezuela, menyebabkan hiperinflasi, penurunan drastis produksi minyak, dan gelombang migrasi besar-besaran. Krisis ini sangat memengaruhi sektor pariwisata, yang sebelumnya memiliki potensi besar berkat keindahan alam seperti Air Terjun Angel dan kepulauan Los Roques. Pada tahun 2016, pengeluaran wisatawan di Venezuela dilaporkan sebesar 546 juta dolar AS, menunjukkan penurunan 16,51% dari tahun sebelumnya, menandakan kemerosotan yang berkelanjutan bahkan sebelum puncak krisis terbaru.
Meskipun dalam kondisi krisis berkepanjangan, Venezuela menyimpan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, mencapai 303 miliar barel pada 2023, jauh melampaui Arab Saudi. Potensi kekayaan sumber daya ini menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Charles Myers, ketua Signum Global Advisors, sebuah perusahaan penasihat risiko politik, menyatakan bahwa sekitar 20 investor AS berencana untuk menjajaki peluang di Venezuela pasca-penangkapan Maduro. Myers menyebutkan bahwa inti keberhasilan Venezuela dalam 12 hingga 24 bulan ke depan akan bergantung pada investasi asing, tidak hanya di sektor minyak dan gas, tetapi juga di bidang konstruksi dan pariwisata. Optimisme ini didasari keyakinan bahwa tindakan AS kali ini bersifat lebih terarah dan dapat membuka jalan bagi stabilisasi ekonomi.
Namun, prospek investasi ini tidak tanpa tantangan. Analis menekankan bahwa perusahaan mana pun yang ingin berinvestasi di Venezuela harus mengatasi masalah keamanan, infrastruktur yang bobrok, serta potensi ketidakstabilan politik jangka panjang. Pemerintah Indonesia, misalnya, menyuarakan keprihatinan atas serangan di Venezuela, mengingatkan bahwa tindakan tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya dan melemahkan prinsip kedaulatan negara, serta dapat memengaruhi persepsi wisatawan terhadap kawasan Amerika Selatan secara keseluruhan. Sejarah menunjukkan, ketidakstabilan politik memiliki dampak signifikan terhadap industri pariwisata, mengurangi kepercayaan wisatawan dan memengaruhi jumlah kedatangan. Venezuela sendiri telah mengalami penurunan investasi asing langsung (FDI) dari puncaknya sebesar $6,2 miliar pada tahun 1997 menjadi $1,4 miliar pada tahun 2024, sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang membatasi FDI dan kondisi internal negara yang tidak kondusif.
Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang akan "mengelola Venezuela untuk sementara waktu" dan mengelola cadangan minyaknya menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan ekonomi negara tersebut. Trump bahkan menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan minyak besar AS siap menanamkan miliaran dolar untuk memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak dan mulai menghasilkan uang bagi negara tersebut. Sementara itu, dampak geopolitik dari intervensi ini diperkirakan akan sangat besar, termasuk upaya AS untuk mensterilkan aset miliaran dolar investasi Tiongkok dan Rusia di sektor energi Venezuela.
Meskipun sektor pariwisata Venezuela sebelumnya diproyeksikan akan mengalami peningkatan kunjungan internasional pada tahun 2026 karena konektivitas udara yang diperluas, prospek ini kini menghadapi ketidakpastian baru. Pemulihan pariwisata memerlukan investasi berkelanjutan pada sumber daya manusia, program pelatihan, sertifikasi, dan digitalisasi layanan. Namun, dengan adanya perubahan politik mendadak dan pengambilalihan kendali, fokus investasi kemungkinan besar akan bergeser ke sektor yang dianggap lebih strategis oleh pihak yang berkuasa, seperti minyak. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kepentingan strategis AS di sektor energi dapat membuat pemulihan sektor non-migas, termasuk pariwisata, menjadi tantangan yang lebih besar. Para ahli menggarisbawahi bahwa pemulihan produksi minyak yang signifikan akan memakan waktu lama dan membutuhkan investasi besar, yang pada gilirannya akan menunda diversifikasi ekonomi ke sektor lain seperti pariwisata.
