Jakarta, Indonesia – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas membantah laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menempatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia dengan estimasi populasi mencapai 42 juta jiwa. Pramono menyebut data tersebut keliru dan menjelaskan bahwa angka PBB mencakup wilayah aglomerasi Jabodetabek, bukan hanya populasi resmi DKI Jakarta.
Laporan "World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results" dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA), yang dipublikasikan sekitar 23-25 November 2025, memproyeksikan Jakarta berada di posisi teratas daftar kota metropolitan terpadat. Dalam laporan tersebut, Jakarta diestimasi memiliki populasi sekitar 41,9 juta hingga 42 juta penduduk pada tahun 2025, mengungguli Dhaka (Bangladesh) dan Tokyo (Jepang) yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga.
Menanggapi laporan tersebut, Pramono Anung menyatakan bahwa jika dilihat dari kepadatan penduduk murni Jakarta, ibu kota Indonesia sebenarnya menempati peringkat ke-30 di dunia. "Jadi, menurut saya sebenarnya kalau disampaikan Jakarta kota terpadat, salah," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat. Ia menjelaskan bahwa angka 42 juta penduduk yang disebut PBB muncul karena perhitungan aglomerasi, yang menyertakan jutaan orang dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) yang beraktivitas harian di Jakarta.
Senada dengan Pramono, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga mengungkapkan keterkejutannya atas angka yang dirilis PBB. Rano Karno menegaskan bahwa data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk DKI Jakarta saat ini berada di kisaran 11 juta jiwa. Misalnya, pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk Jakarta adalah sekitar 11.038.216 jiwa, dengan luas daratan sekitar 664,01 km². Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, juga menambahkan bahwa angka 42 juta tersebut merujuk pada "Degree of Urbanization" yang dihitung berdasarkan aktivitas harian, bukan penduduk resmi ber-KTP Jakarta.
Meskipun membantah status Jakarta sebagai kota terpadat di dunia, Pramono Anung menyatakan bahwa data dari PBB ini akan tetap dijadikan referensi. Ia melihatnya sebagai dorongan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk semakin giat dalam membangun dan memperbaiki ibu kota, serta menangani isu kepadatan dan pemerataan ruang, termasuk pengendalian hunian, pembangunan transportasi publik, dan penyediaan ruang terbuka hijau. Laporan PBB, meskipun dengan interpretasi yang berbeda, menyoroti peran Jakarta sebagai pusat pergerakan penduduk dan ekonomi di wilayah Jabodetabek.
