Kamboja Imbau Turis Boikot Maskapai Thailand Akibat Sengketa Perbatasan

Pemerintah Kamboja secara resmi meminta wisatawan internasional untuk menghindari transit melalui Thailand dan menggunakan maskapai penerbangan Thailand menyusul laporan mengenai pemeriksaan keamanan yang "berlebihan dan tidak dapat diterima" di bandara-bandara Thailand. Permintaan ini, yang dikeluarkan oleh berbagai misi diplomatik Kamboja, termasuk Kedutaan Besar Kamboja di Prancis pada 16 Desember 2025 dan Kedutaan Besar di Dili, Timor-Leste, serta didukung oleh Kementerian Luar Negeri, muncul di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik perbatasan yang kembali memanas antara kedua negara.

Langkah Kamboja ini didasarkan pada keluhan yang signifikan dari para pelancong Eropa yang transit di Bangkok menuju Kamboja. Para pelancong melaporkan mengalami interogasi yang berkepanjangan, permintaan bukti finansial yang tidak wajar, pemeriksaan detail reservasi akomodasi, dan bahkan insiden kehilangan bagasi setibanya di Phnom Penh. Kedutaan Besar Kamboja menekankan bahwa kesulitan-kesulitan ini terjadi di luar wilayah Kamboja, namun dapat secara merugikan memengaruhi perjalanan mereka.

Konflik perbatasan yang mendasari situasi ini telah berkobar kembali sejak awal Desember 2025, ditandai dengan baku tembak yang intensif di beberapa provinsi perbatasan Thailand, termasuk Buriram, Surin, Sisaket, dan Ubon Ratchathani. Perselisihan yang berlangsung lama ini berpusat pada klaim kedaulatan atas kompleks Candi Preah Vihear abad ke-11 dan wilayah sekitarnya. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1962 memutuskan bahwa candi tersebut berada dalam wilayah Kamboja, status tanah di sekitarnya tetap ambigu, memicu sengketa berulang. Ketegangan kembali memuncak setelah candi tersebut ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2008.

Sín Chansreyoц, juru bicara Otoritas Penerbangan Sipil Kamboja (SSCA), mengonfirmasi bahwa tindakan keamanan yang diperketat di Thailand merupakan respons terhadap konflik yang sedang berlangsung, yang digambarkannya sebagai "perang yang tidak dideklarasikan" antara kedua negara. Ia menyatakan bahwa Thailand memiliki hak untuk memberlakukan pemeriksaan ketat, khususnya terkait kekhawatiran atas kehadiran tentara bayaran yang terlibat dalam sengketa perbatasan. Kamboja sendiri juga telah meningkatkan protokol keamanannya untuk penerbangan yang memasuki wilayah Thailand. Biro Imigrasi Thailand telah menginstruksikan bandara-bandara seperti Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket, dan Hat Yai untuk memperketat pemeriksaan terhadap semua warga negara Kamboja yang masuk di bawah skema bebas visa dan juga terhadap orang-orang yang diduga tentara bayaran asing.

Advisory perjalanan tersebut menyarankan agar para pelancong mempertimbangkan rute alternatif dan pusat transit lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam, untuk memastikan pengalaman perjalanan yang lebih lancar. Terlepas dari ketegangan regional ini, Kamboja menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan standar keamanan di dalam negeri dan terus menyambut wisatawan internasional, dengan menyatakan bahwa gangguan hanya terbatas pada area perbatasan.

Sektor pariwisata merupakan komponen ekonomi vital bagi Kamboja dan Thailand. Eskalasi konflik dan peringatan perjalanan ini berisiko menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi kedua negara. Penutupan beberapa penyeberangan perbatasan dan penurunan kunjungan di situs-situs candi populer di Kamboja utara telah mengindikasikan gangguan yang mendalam terhadap industri pariwisata. Sementara penerbangan komersial antara Bangkok dan Siem Reap masih beroperasi, prosedur keamanan yang diperketat dan potensi penundaan menambah kompleksitas bagi operator tur dan wisatawan. Peningkatan infrastruktur penerbangan Kamboja, termasuk pembukaan tiga bandara internasional baru dengan investasi miliaran dolar, menegaskan upayanya untuk menarik lalu lintas langsung dan mengurangi ketergantungan pada pusat transit regional.