Para petani di kawasan subak Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali, melancarkan aksi protes dengan memasang puluhan lembar seng dan plastik hitam di lahan persawahan mereka, mengganggu pemandangan sawah terasering yang menjadi daya tarik utama wisata. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan pascapenutupan 13 unit usaha akomodasi pariwisata milik petani lokal oleh Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Selasa, 2 Desember 2025.
Penutupan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran tata ruang dan ketiadaan izin, serta dianggap melanggar Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Salah satu pemilik warung, I Nengah Darmikayasa, menyampaikan bahwa pemasangan seng ini bukan semata demonstrasi, melainkan upaya "menyelamatkan Warisan Budaya Dunia (WBD)" dengan nada satire, menyusul tudingan bahwa mereka adalah perusak lingkungan. Petani merasa terpukul karena tidak mendapat manfaat ekonomi yang seimbang dari pariwisata, meskipun mereka adalah penjaga sawah yang dinikmati wisatawan. Mereka juga mempertanyakan inkonsistensi pemerintah yang mewajibkan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran (PHR) setiap bulan serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 50 persen, padahal usaha mereka kini ditutup. Beberapa petani juga mengaku belum menerima Surat Peringatan Ketiga (SP3) saat penyegelan dilakukan secara mendadak.
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menanggapi aksi protes ini dengan menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah bentuk perlawanan, melainkan isyarat bahwa warga ingin mendapat ruang dialog mengenai keadilan manfaat pariwisata di kawasan Warisan Budaya Dunia tersebut. Ditemui di sela-sela kegiatan di Denpasar, Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa ia telah menerima laporan mengenai pemasangan seng tersebut. Sanjaya menghormati langkah Pansus TRAP yang telah menjalankan tugas sesuai aturan, namun juga memahami keresahan para petani yang ingin suara mereka didengar oleh pemerintah.
Bupati Sanjaya mengakui adanya kesenjangan yang cukup besar antara keuntungan pariwisata dengan kesejahteraan petani setempat. Ia menekankan bahwa petani lokal yang menjaga sawah dan wilayah Jatiluwih juga berhak mendapatkan kontribusi dari dampak pariwisata. Sanjaya berjanji akan mengupayakan mediasi dengan melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pusat, untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat lokal dapat menjadi bagian dari pariwisata dan Jatiluwih tetap lestari sebagai warisan pertanian leluhur yang menyejahterakan petaninya. Aksi pemasangan seng dan plastik hitam ini dilaporkan telah berdampak pada aktivitas pariwisata, dengan beberapa agen perjalanan membatalkan kunjungan ke Jatiluwih.
