Hamparan kebun teh yang menjadi ikon wisata dan sumber mata pencarian utama di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini menjadi sorotan tajam setelah aksi perusakan masif yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab. Insiden ini, yang telah menjadi viral di media sosial, memicu kemarahan petani dan mendesak pihak kepolisian untuk memburu para pelaku, termasuk dalang di baliknya.
Kerusakan ini terungkap setelah serikat pekerja perkebunan teh melancarkan protes di depan pabrik teh Malabar pada Selasa, 25 November 2025. Mereka mengecam praktik pengalihan lahan kebun teh menjadi lahan pertanian sayuran secara paksa. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tanaman teh, yang beberapa di antaranya berusia puluhan tahun, ditebang menggunakan mesin pemotong, sebagian besar dilakukan pada malam hari dan secara sembunyi-sembunyi. Total area kebun teh milik PTPN I Regional 2 Malabar yang rusak mencapai hampir 150 hingga 160 hektare. Luasan ini disebut setara dengan 210 lapangan sepak bola standar FIFA. Beberapa lokasi yang terdampak meliputi Blok Bojong Waru, Cipicung I, dan Cipicung II.
Kapolresta Bandung Kombes Pol. Aldi Subartono menyatakan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan pihaknya tengah mendalami kasus tersebut. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengidentifikasi beberapa individu yang terlibat dalam penebangan. Fokus utama penyelidikan adalah memburu aktor utama atau pemodal yang diduga menggerakkan warga lokal untuk menebang pohon teh demi mengubahnya menjadi lahan kentang. Menurutnya, tindakan ini bukanlah aksi spontan, melainkan terorganisir dengan adanya pihak yang memberikan modal dan mengatur strategi untuk kepentingan pribadi.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan kemarahannya saat meninjau lokasi, menegaskan bahwa penebangan ilegal ini merupakan pemicu terjadinya banjir bandang di wilayah Pangalengan. Ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan, terutama mengingat potensi wisata dan kekayaan alam Pangalengan yang luar biasa. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyoroti kasus ini, menyebutnya tidak hanya melanggar tata ruang tetapi juga masuk ranah pidana, bahkan dugaan pidana korupsi karena merugikan keuangan BUMN (PTPN). Kerugian negara akibat perusakan 160 hektare lahan teh ditaksir mencapai Rp135 miliar, dengan biaya pemulihan untuk penanaman kembali diperkirakan mencapai Rp35 miliar.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat turut menyuarakan kekhawatiran, memperingatkan dampak buruk terhadap lingkungan, termasuk hilangnya daya serap air yang dapat memicu banjir bandang dan sedimentasi tinggi di sungai saat musim hujan. Walhi juga menduga adanya kerja sama antara PTPN dengan perusahaan atau individu bermodal kuat untuk usaha pertanian sayuran selama 20 tahun terakhir. Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak polisi untuk mengusut tuntas hingga ke "bohir" atau aktor intelektual di balik perusakan ini, karena luasnya kerusakan menunjukkan adanya pola, pendanaan, dan kepentingan yang jelas. Pemerintah daerah bersama Gubernur Jawa Barat dan PTPN berencana untuk segera melakukan penanaman kembali di lahan yang rusak demi mengembalikan fungsi ekologis dan ekonomis kawasan tersebut.
