Puluhan pesawat di Indonesia saat ini masih belum dapat beroperasi karena menunggu jadwal perbaikan dan perawatan. Kondisi ini mendorong pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, untuk meminta maskapai memperkuat dan membuka fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) guna mempercepat pemulihan operasional armada. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengungkapkan bahwa dari sekitar 570 pesawat yang terdaftar di Indonesia, hanya sekitar 360 unit yang berada dalam kondisi siap terbang, menyisakan 210 pesawat lainnya yang masih memerlukan perbaikan.
Ketergantungan terhadap layanan MRO di luar negeri menjadi salah satu faktor utama tingginya biaya operasional maskapai dan lambatnya proses perbaikan. Sekitar 70 persen perawatan mesin dan komponen pesawat masih harus dikirim ke luar negeri, sebuah proses yang tidak hanya memakan waktu berbulan-bulan tetapi juga menambah biaya tinggi akibat bea masuk dan pajak komponen. Laisa menekankan bahwa kondisi ini mendorong pemerintah untuk berharap maskapai lain membangun fasilitas serupa demi mencapai kemandirian MRO dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing.
Dampak pandemi COVID-19 juga turut memperparah kondisi ini, di mana banyak pesawat komersial global sempat diistirahatkan, menyebabkan masalah pemeliharaan yang berlarut-larut. Akibatnya, pasokan pesawat yang terbatas saat ini hanya sekitar 40 persen dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, yang berdampak pada peningkatan biaya tiket pesawat karena ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan.
Sebagai langkah konkret, Lion Air Group baru-baru ini meresmikan hangar ketujuh, yakni Hanggar F, di Batam Aero Technic (BAT) yang berlokasi di Batam. Fasilitas baru ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perawatan pesawat secara signifikan, mampu menangani hingga 27 lini perawatan dan dua fasilitas pengecatan penuh. Dengan operasional 24 jam dalam tiga shift, BAT kini mempekerjakan 2.100 karyawan dan menargetkan memiliki 10.000 pegawai seiring dengan penambahan hanggar. President Director Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro Adi, menyatakan bahwa Hanggar F telah mengantongi sertifikasi internasional, termasuk dari FAA Amerika Serikat dan regulator Inggris.
Selain upaya dari maskapai, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada MRO asing dengan mengembangkan fasilitas di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, menjadi Kawasan Kedirgantaraan Berkelanjutan Kertajati. Pemerintah juga gencar mengupayakan optimalisasi fasilitas MRO melalui pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus seperti Batam Aero Technic, untuk menekan angka perawatan pesawat ke luar negeri.
Komisi VI DPR RI juga menyoroti masalah ini dan berencana untuk meminta penjelasan dari PT Garuda Indonesia (Persero) terkait banyak armadanya yang tidak bisa terbang. Anggia Ermarini, Ketua Komisi VI DPR RI, menegaskan bahwa permasalahan pesawat yang tidak bisa terbang karena terlambat melakukan perawatan tidak boleh terulang dan pihaknya akan memastikan kondisi serta kendala yang dihadapi maskapai BUMN tersebut.
Meski industri MRO dalam negeri menunjukkan pertumbuhan dan telah mampu menangani sekitar 90 persen perawatan badan pesawat, tantangan besar masih ada pada ketergantungan suku cadang, mesin, dan komponen pesawat impor. Potensi pasar MRO domestik yang diperkirakan mencapai lebih dari 1,5 miliar dolar AS per tahun menunjukkan urgensi untuk terus mengembangkan kemandirian MRO nasional.
