Indonesia Bidik Turis China, Manfaatkan Situasi Geopolitik Jepang

Indonesia secara aktif mencari peluang untuk meningkatkan jumlah wisatawan dari Tiongkok di tengah ketegangan politik antara Tiongkok dan Jepang. Konflik diplomatik, yang dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan, telah menyebabkan pembatalan massal perjalanan dari Tiongkok ke Jepang, menciptakan peluang bagi destinasi alternatif seperti Indonesia. Sekitar 500.000 penerbangan dari Tiongkok ke Jepang dibatalkan hanya dalam periode 15 hingga 17 November 2025, dan agen perjalanan Tiongkok telah menangguhkan pengajuan visa individu untuk Jepang. Operator kapal pesiar Tiongkok juga mulai mengalihkan rute mereka dari pelabuhan Jepang ke Korea Selatan, menandakan dampak signifikan pada sektor pariwisata Jepang.

Indonesia menargetkan kedatangan dua juta wisatawan Tiongkok pada tahun 2025, meningkat hampir 70 persen dari angka 1,19 juta pada tahun 2024. Jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia telah menunjukkan tren positif, mencapai 1,03 juta sepanjang Januari-Oktober 2024 dan meningkat 52 persen pada tahun 2024 dibandingkan 2023. Sebelum pandemi, pada tahun 2018, Indonesia pernah menarik lebih dari 2,13 juta wisatawan Tiongkok.

Berbagai strategi komprehensif telah dan sedang diterapkan untuk mencapai target ini. Salah satu kunci utama adalah peningkatan konektivitas penerbangan langsung. Beberapa maskapai Tiongkok, termasuk China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Xiamen Airlines, dan Air Macau, telah membuka kembali rute langsung ke Indonesia sejak 2023 hingga 2024. Saat ini, Indonesia dan Tiongkok terhubung melalui 11 maskapai penerbangan yang melayani rute ke kota-kota seperti Jakarta, Bali, Manado, dan Surabaya.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memprioritaskan promosi destinasi "permata mahkota" Indonesia, termasuk Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Candi Borobudur di Yogyakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Likupang di Sulawesi Utara. Selain itu, 13 destinasi unggulan lain seperti Batam, Bintan, Bangka dan Belitung, Jakarta, Yogyakarta-Borobudur-Prambanan, Bromo-Tengger-Semeru, Pulau Bali, Gili Meno, Gili Trawangan dan Gili Air di Lombok, wisata Komodo di Labuan Bajo, Manado, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat juga dipromosikan secara agresif.

Promosi dilakukan melalui berbagai acara seperti pameran di luar negeri, termasuk pameran di Makau, serta kunjungan langsung ke Tiongkok untuk berinteraksi dengan agen perjalanan potensial. Kemenparekraf juga menyelenggarakan kegiatan "Wonderful Indonesia Business Matching" di kota-kota Tiongkok seperti Beijing, Shenzhen, dan Guangzhou, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing dan Indonesia Chamber of Commerce in China (INACHAM). Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini, menyatakan bahwa konflik Tiongkok-Jepang dapat menjadi "windfall" positif bagi pariwisata Indonesia, mendorong wisatawan mencari destinasi yang lebih aman.

Indonesia juga berupaya memahami dan beradaptasi dengan perubahan tren wisatawan Tiongkok pascapandemi. Wisatawan Tiongkok kini cenderung lebih mandiri, berani menjelajah, dan mencari pengalaman unik seperti keindahan bawah laut Manado, lanskap gunung Bromo-Tengger-Semeru, serta kuliner laut atau seafood lokal. Mereka juga cenderung menghabiskan lebih banyak uang rata-rata dibandingkan wisatawan dari negara Asia lainnya, dengan rata-rata pengeluaran $1.188 per kunjungan pada tahun 2024.

Komitmen kerja sama bilateral juga diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pariwisata antara Indonesia dan Tiongkok pada 25 Mei 2025. MoU ini mencakup pertukaran kontak bisnis, pendorong kunjungan wisatawan, kolaborasi menarik wisatawan dari negara ketiga, pendirian kantor perjalanan resmi, serta fasilitasi kegiatan promosi dan pertukaran informasi statistik. Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, juga aktif dalam mempromosikan potensi pariwisata Indonesia, termasuk di provinsi seperti Nusa Tenggara Timur.

Untuk semakin meningkatkan daya saing, pemerintah didorong untuk mempertimbangkan kebijakan bebas visa, meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin bagi pemandu wisata, dan memperkuat promosi digital.