Aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bekas lokalisasi Gang Dolly, Surabaya, dilaporkan kembali meredup. Kondisi ini diperparah dengan terhentinya program wisata edukasi yang sebelumnya diharapkan mampu menopang perekonomian warga setempat. Penelusuran terbaru menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang gulung tikar dan produksi menurun signifikan.
Setelah penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut pada 18 Juni 2014 di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, kawasan Dolly memang mengalami transformasi besar. Pemerintah Kota Surabaya giat mendampingi warga untuk beralih ke sektor ekonomi kreatif, dengan melatih dan memfasilitasi UMKM yang memproduksi berbagai barang seperti sepatu, sandal, batik, hingga olahan makanan. Bahkan, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, pada Juni 2023 sempat memuji keberhasilan program transformasi Dolly menjadi industri kreatif. Berbagai inisiatif seperti Dolly Saiki Point (DSP) sebagai sentra oleh-oleh dan rencana pengembangan kawasan wisata sempat digalakkan.
Namun, kondisi saat ini berbanding terbalik dengan harapan tersebut. Sentra UMKM seperti Pasar Burung Dolly yang sebelumnya direncanakan untuk dibuka sebagai lapangan kerja baru kini tampak minim aktivitas dan bangunannya kosong. Kios-kios yang dulunya ramai digunakan pelaku UMKM banyak yang telah tutup. Jarwo Susanto, pelaku UMKM tempe "Tempe Bang Jarwo", mengungkapkan bahwa produksi tempenya merosot drastis dari 25 kilogram kedelai per hari menjadi hanya 15 kilogram. Ia juga menyebutkan banyak UMKM lain yang tidak lagi beroperasi, seperti produsen minuman olahan rumput laut Orumy yang telah tutup, serta UKM Samijali yang tidak lagi produksi. Dolly Saiki Point (DSP) sebagai sentral penjualan produk UMKM warga eks lokalisasi Dolly juga dikabarkan telah mengakhiri operasionalnya. Bahkan, Sentra Wisata Kuliner (SWK) Dolly yang diresmikan pada tahun 2020 oleh Tri Rismaharini kini sepi pengunjung.
Yang lebih memprihatinkan, kegiatan wisata edukasi Dolly yang sebelumnya dibanderol mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 150 ribu dengan beragam aktivitas seperti kunjungan ke sentra UMKM dan workshop, kini juga terhenti. Jarwo menilai, terhentinya wisata edukasi ini sangat berdampak pada warga dan UMKM yang dulunya terbantu dengan adanya paket wisata tersebut.
Lesunya geliat ekonomi di bekas lokalisasi ini disinyalir karena minimnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kepada para pelaku UMKM. Beberapa pelaku UMKM merasa terlalu bersandar pada Pemerintah Kota, padahal pendampingan tidak bisa dilakukan terus-menerus. Kondisi sepi di kawasan tersebut juga menjadi faktor utama yang membuat banyak usaha tidak mampu bertahan. Transformasi yang pernah mendapatkan apresiasi tinggi kini menghadapi tantangan serius, membutuhkan evaluasi dan intervensi lebih lanjut untuk menghidupkan kembali denyut ekonomi kerakyatan di Gang Dolly.
