Kericuhan pecah di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada Minggu, 18 Januari 2026, ketika Kubu Paku Buwono XIV Purbaya melancarkan protes keras terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon hingga naik ke panggung. Insiden ini terjadi saat Fadli Zon dijadwalkan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 mengenai penunjukan Pelaksana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo kepada Mahamenteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan. Putri tertua PB XIII, GKR Panembahan Timoer Rumbay, menjadi tokoh sentral aksi protes tersebut, berupaya menyampaikan keberatan di mimbar, meskipun mikrofonnya sempat dimatikan.
Peristiwa ini menambah panjang daftar konflik internal yang melanda Keraton Surakarta. Sejak lama, keraton ini didera dualisme kepemimpinan yang melibatkan berbagai faksi keluarga kerajaan, secara signifikan memengaruhi pengelolaan aset budaya dan statusnya sebagai destinasi wisata utama. GKR Panembahan Timoer Rumbay dan Permaisuri GKR Paku Buwono dari Kubu Purbaya secara tegas menyatakan keberatan mereka atas SK Menteri Kebudayaan yang mereka anggap mengabaikan hak-hak dan struktur internal keraton. Dokumen keberatan juga disebarkan kepada hadirin selama acara tersebut.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang baru menjabat sejak 21 Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih, menjelaskan bahwa penyerahan SK tersebut merupakan hasil koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pariwisata. Beliau berharap agar Keraton Kasunanan Hadiningrat semakin kondusif ke depan, terutama dalam rangka pemajuan, pelestarian, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan dari pemerintah. Namun, kubu Purbaya menafsirkan tindakan pemerintah ini sebagai bentuk intervensi yang tidak mengakomodasi seluruh pihak keluarga keraton.
Dampak dari perseteruan yang terus-menerus ini sangat terasa pada sektor pariwisata Solo. Keraton Surakarta, sebagai salah satu magnet utama pariwisata dan pusat kegiatan budaya, kerap mengalami penutupan museum dan pembatasan akses bagi wisatawan akibat situasi yang tidak kondusif. Misalnya, pada Desember 2022, museum keraton sempat ditutup lebih dari seminggu karena konflik internal, mengecewakan ratusan wisatawan yang berkunjung ke Solo saat liburan Natal dan Tahun Baru. Manajer Museum Keraton Kasunanan Surakarta, KRMH Suryo Adimijaya, pada tahun 2017 pernah menyatakan bahwa penutupan museum yang disebabkan ketidakpastian kondisi di keraton berdampak pada potensi pemasukan dari tiket wisata, yang pada hari biasa mencapai 150 orang per hari dan 600 orang saat puncak musim liburan.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo telah berulang kali menyoroti potensi kerugian ekonomi dan pariwisata akibat dualisme kepemimpinan di keraton. Kadin menilai stabilitas budaya dan sosial sangat penting untuk iklim usaha yang sehat, dan konflik berkepanjangan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM yang bergantung pada aktivitas budaya keraton dan kunjungan wisatawan. Kelangsungan acara adat dan seni juga terancam, yang pada akhirnya mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung.
Situasi terbaru ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah untuk membawa stabilitas dan mendorong revitalisasi keraton, seperti revitalisasi Panggung Sanggabuwana yang didukung oleh Menteri Fadli Zon, masih berhadapan dengan tantangan internal yang mendalam. Tanpa resolusi komprehensif atas konflik internal yang telah berlangsung puluhan tahun ini, kelestarian Keraton Surakarta sebagai cagar budaya nasional dan daya tarik pariwisata akan terus terancam, menghambat potensi pengembangan Kota Solo sebagai destinasi budaya yang berdaya saing.
