Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali dilanda gejolak internal pada Minggu (18/1/2026), ketika penunjukan Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo memicu protes keras dari kubu Paku Buwono (PB) XIV Purbaya. Insiden ini terjadi di hadapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang tengah menyerahkan Surat Keputusan (SK) di Sasana Handrawina, menandakan konflik takhta yang telah berlangsung puluhan tahun ini masih jauh dari penyelesaian dan terus membayangi status Keraton sebagai destinasi wisata budaya.
Kubu PB XIV Purbaya, yang mengklaim legitimasi berdasarkan surat wasiat mendiang PB XIII dan penunjukan sebagai putra mahkota sejak 2022, menyatakan penolakan tegas terhadap SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 yang menunjuk Tedjowulan. Kuasa hukum mereka, Billy Suryowibowo, bahkan mengancam akan menggugat SK tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan alasan proses penerbitan SK tidak transparan dan tidak melibatkan pihak PB XIV Purbaya. Pihak Purbaya merasa "tidak diorangkan" dan menuding pemerintah tidak melakukan "kula nuwun" (permisi) saat mengadakan acara di dalam Keraton. GKR Panembahan Timoer Rumbay Kusuma Dewayani dari Pengageng Sasana Wilapa versi PB XIV Purbaya juga mempertanyakan legitimasi Tedjowulan, mengingat jabatan Maha Menteri yang diemban Tedjowulan sebelumnya berasal dari PB XIII yang telah wafat pada awal November 2025.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi protes tersebut dengan menegaskan bahwa penunjukan Tedjowulan sepenuhnya didasarkan pada kepentingan pelestarian cagar budaya. Ia menyatakan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta merupakan aset sejarah nasional yang strategis dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutannya. Fadli Zon, setelah meninjau langsung, menemukan banyak bangunan Keraton yang kurang terawat, sehingga revitalisasi menjadi agenda mendesak. Ia berharap Keraton dapat direvitalisasi menjadi objek wisata budaya, sejarah, kuliner, dan religi yang potensinya sangat besar. Kementerian Kebudayaan mengklaim telah berupaya menjalin komunikasi dan mengundang pihak PB XIV Purbaya, namun undangan tersebut tidak dihadiri. Menurut Fadli Zon, penunjukan Tedjowulan didasari aspek senioritas, pengalaman, dan kapasitasnya dalam menjembatani faksi-faksi internal Keraton.
Polemik internal Keraton Surakarta memiliki sejarah panjang sejak wafatnya Paku Buwono XII pada 2004, yang tidak menunjuk pewaris tahta tunggal. Konflik raja kembar antara KGPH Hangabehi (yang kemudian diakui sebagai PB XIII) dan KGPH Tedjowulan sempat mencapai kesepakatan damai pada 2012 dengan mediasi Wali Kota Solo Joko Widodo, di mana Tedjowulan melepas gelar raja dan menjadi Mahapatih atau Maha Menteri. Namun, perdamaian ini terbukti rapuh, dengan konflik yang terus muncul, termasuk mengenai pengelolaan Keraton. Setelah wafatnya PB XIII pada November 2025, Tedjowulan sempat menyatakan diri sebagai pelaksana harian Keraton hingga raja baru disepakati. Sementara itu, pada 5 November 2025, KGPH Purbaya mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwana XIV, diikuti penobatan KGPH Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV pada 13 November oleh Lembaga Dewan Adat. Surat dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada November 2025 yang menegaskan pengelolaan Keraton di tangan PB XIII dan Maha Menteri Tedjowulan juga sempat memperuncing situasi.
Implikasi dari konflik berkepanjangan ini terhadap sektor pariwisata Keraton Surakarta sangat nyata dan merugikan. Museum Keraton, salah satu daya tarik utama, berulang kali terpaksa ditutup akibat konflik yang memanas, menyebabkan kekecewaan wisatawan. Pada Desember 2022, museum Keraton ditutup selama lebih dari sepekan karena situasi keamanan yang tidak kondusif, termasuk adanya penyerangan terhadap abdi dalem. Kondisi Keraton disebut tidak terawat, dengan banyak bangunan yang rusak dan museum yang dipenuhi sampah akibat penutupan dan kurangnya perawatan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo pada November 2025 telah mengingatkan bahwa dualisme kepemimpinan di Keraton berdampak negatif pada iklim usaha dan pariwisata kota, mengancam penyelenggaraan acara budaya dan minat wisatawan, serta mengganggu pendapatan UMKM lokal. Stabilitas internal Keraton dianggap krusial tidak hanya untuk pelestarian tradisi tetapi juga untuk masa depan ekonomi dan pariwisata Kota Solo.
Meskipun terdapat upaya untuk menjaga kegiatan pariwisata budaya tetap berjalan dengan membatasi zona tertentu bagi wisatawan selama masa berkabung PB XIII pada November 2025, akses ke bagian inti Keraton tetap terbatas. Penunjukan Tedjowulan sebagai pelaksana perlindungan cagar budaya oleh pemerintah bertujuan memastikan pengelolaan kawasan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif, serta menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun, selama konflik internal Keraton belum terselesaikan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh faksi, upaya revitalisasi dan pengembangan pariwisata Keraton Surakarta akan terus menghadapi tantangan serius. Keberlanjutan fungsi Keraton sebagai pusat kebudayaan Jawa dan destinasi wisata yang menarik bergantung pada adanya resolusi konflik yang permanen dan pengakuan legitimasi yang diterima semua pihak.
