Banjir parah yang merendam jalur kereta api di Pekalongan pada awal tahun 2024, tepatnya pada 1 Januari, memaksa pembatalan sebelas perjalanan kereta api dari Jakarta, mengganggu ribuan penumpang yang memulai perjalanan liburan tahun baru. Gangguan ini secara langsung memengaruhi layanan kereta api jarak jauh di jalur utara Jawa, terutama rute menuju Semarang, Surabaya, dan Malang, dengan penumpukan penumpang dan kerugian operasional yang signifikan bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Peristiwa ini berawal dari curah hujan ekstrem yang melanda wilayah Pekalongan dan sekitarnya sejak malam tahun baru, diperparah dengan kondisi pasang laut (rob) yang menghambat aliran air sungai menuju laut. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa intensitas hujan melampaui ambang batas normal, memicu luapan sejumlah sungai, termasuk Sungai Loji dan Sungai Gabus, yang kemudian menggenangi permukiman warga serta jalur rel kereta api di berbagai titik, seperti di Stasiun Pekalongan dan Kaligawe. Akibatnya, ketinggian air di jalur rel mencapai 25 hingga 30 sentimeter di atas kepala rel, membuat operasional kereta tidak mungkin dilakukan.
PT KAI segera merespons dengan melakukan penyesuaian jadwal dan menyediakan pengembalian tiket penuh kepada penumpang. Executive Vice President Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan menyatakan bahwa prioritas utama adalah keselamatan penumpang. Lebih dari 3.000 tiket dibatalkan atau dialihkan, menunjukkan skala dampak terhadap mobilitas masyarakat. Sejumlah kereta yang dibatalkan antara lain Argo Muria, Argo Bromo Anggrek, dan Menoreh.
Pekalongan, sebagai salah satu kota pesisir di Jawa Tengah, telah lama menjadi langganan banjir dan rob. Frekuensi kejadian banjir dan rob di Pekalongan cenderung meningkat dalam dekade terakhir, sebuah fenomena yang diyakini terkait dengan kombinasi faktor perubahan iklim global yang menyebabkan kenaikan permukaan laut, penurunan muka tanah (land subsidence) yang masif akibat eksploitasi air tanah berlebihan, serta tata kelola drainase perkotaan yang belum optimal. Data historis menunjukkan bahwa beberapa titik di Pekalongan mengalami penurunan muka tanah signifikan, mencapai belasan sentimeter per tahun di beberapa area, menjadikannya salah satu kota dengan laju penurunan muka tanah tercepat di dunia.
Pemerintah kota dan pusat telah meluncurkan berbagai program mitigasi, termasuk pembangunan tanggul laut dan normalisasi sungai. Proyek-proyek infrastruktur seperti tanggul pantai dan polder telah dibangun di beberapa lokasi kritis untuk melindungi permukiman dan infrastruktur vital, termasuk jalur kereta api. Namun, efektivitas jangka panjang dari upaya-upaya ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hidrologi dan tata kota, mengingat kompleksitas masalah dan laju perubahan lingkungan yang terus berlangsung. Prof. Dr. Ir. S. Sudarmadji, seorang pakar hidrologi dari Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pengelolaan daerah aliran sungai secara menyeluruh dan transisi menuju sumber daya air yang berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan.
Insiden pembatalan kereta akibat banjir di Pekalongan bukan sekadar gangguan operasional sesaat, melainkan indikasi kuat akan kerentanan infrastruktur transportasi vital Indonesia terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Implikasi masa depan menuntut adaptasi yang lebih agresif dan komprehensif dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan air, dan pembangunan infrastruktur tahan iklim, terutama di wilayah pesisir yang rentan, untuk menjamin keberlangsungan konektivitas dan ekonomi nasional.
